BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan
Daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum,
pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang
berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik,
sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Hal ini
dapat ditempuh dengan cara:
§ Secara terus
menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah.
§ Merumuskan
tujuan dan kebijakan pembangunan daerah
§ Menyusun
konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi)
§ Melaksanakannya
dengan menggunakan sumber daya yang tesedia
Tujuan Pembangunan Daerah
§ Mengurangi
disparsi atau ketimpangan pembangunan antara daerah dan sub daerah serta antara
warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
§ Memberdayakan
masyarakat dan mengentaskan kemiskinan
§ Menciptakan
lapangan kerja.
§ Meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
§ Mempertahankan
atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi
sekarang dan generasi berkelanjutan.
Masalah Pembangunan Daerah di Negara
Berkembang
§ Sistem
pertanian yang masih tradisional
§ Kurangnya
dana modal dan modal fiskal
§ Peranan
tenaga terampil dan berpendidikan
§ Pesatnya
perkembangan penduduk
Kebijakan Mempercepat Pembangunan
§ Kebijakan
diversifasi kegiatan ekonomi
§ Mengembangkan
infrastruktur
§ Meningkatkan
tabungan dan investasi
§ Meningkatkan
taraf pendidikan masyarakat
§ Mengembangkan
institusi yang mendorong pembangunan
§ Merumuskan
dan melaksanakan perencanaan ekonomi
Setelah membicarakan
tentang pembangunan daerah, berhubung tujuan tulisan ini adalah melaksanakan
tugas softskill mengenai perekonomian indonesia, maka saya akan membahas
mengenai pembangunan daerah dalam segi perekonomian.
1.2. Rumusan Makalah
I.
Pengertian pembangunan ekonomi daerah!
II.
Teori pertumbuhan dan pembangunan daerah!
III.
Paragdima baru teori pembangunan daerah !
IV.
Perencanaan pembangunan daerah!
V.
Tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah !
VI.
Peran pemerintah dalam pembangunan daerah !
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Pembangunan Ekonomi
Daerah
Masyarakatnya
mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan
antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan
kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi)
dalam wilayah tersebut.
Suatu
daerah ditinjau dari aspek ekonomi, mempunyai 3
pengertian yaitu :
I.
suatu daerah dianggap sebagai ruang
dimana kegiatan ekonomiterjadi di dalam berbagai pelosok ruang
tersebut terdapat sifat-sifat yang sama seperti segi
pendapatan perkapitanya, sosial budaya, geografisnya dsb. Daerah ini
disebut daerah homogen.
II.
suatu daerah dianggap sebagai suatu
ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi
daerah. Daerah ini disebut daerah nodal.
III.
suaru daerah adalah
suatu ekonomi ruang yang berada dibawah suatu administrasi tertentu seperti
satu propinsi, kabupaten, kecamatan dsb didasarkan pada pembagian administratif
suatu negara. Daerah ini disebut daerah perencanaan atau daerah
administrasi.
Pembangunan
ekonomi daerah adalah: suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat
mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara
pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja
baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam
wilayah tersebut.
Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.
Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.
Pembangunan
ekonomi daerah suatu proses yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan
institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikam kapasitas
tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik,
identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pemngetahuan, dan pengembangan
perusahaan-perusahan baru.
Setiap upaya
pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan
jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan
tesebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil
inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta daerah
beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan dengan menggunakan sumberdaya yang
ada harus menafsir potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan
membangun perekonomian daerah.
2.2. Teori Pertumbuhan dan
Pembangunan Ekonomi Daerah
Pada
hakekatnya, inti dari teori-teori pertumbuhan tersebut berkisar pada dua hal
yaitu : pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian
suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor
yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu
Teori
Ekonomi Neo Klasik
Teori
ini memberikan 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu
keseimbangan (equilibirium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem
perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir
tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah
yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah.
Teori
Basis Ekonomi
Teori
ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah
adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar
daerah. Kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan
eksternal bukan internal. Pada akhirnya aklan menyebabkan ketergantungan yang
sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global.
Teori
Lokasi
Para
ekonomi regional sering mengatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan daerah yaitu lokasi, lokasi, dan lokasi! Pernyataan tersebut sangat
masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan
cenderung untuk meminimumkan biaya-biayanya dengan cara memilih lokasi yang
memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar. Keterbatasan dari teori ini
pada saat sekarang adalah bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah
signifikan suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang.
Teori
Tempat Sentral
Setiap
tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan
sumber daya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu
pemukiman yang mneyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.
Model
Daya Tarik
Teori
daya tarik industri adalah model pembanguna ekonomi yang paling banyak
digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang medasarinya adalah bahwa suatu
masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui
pemberian subsidi dan insentif.
2.3. Paradigma Baru Teori
Pembangunan Daerah
KOMPONEN
|
KONSEP
LAMA
|
KONSEP
BARU
|
Kesempatan Kerja
|
Semakin banyak
perusahaan semakin banyak peluang kerja
|
Perusahaan harus
mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
|
Basis Pembangunan
|
Pengembangan sektor
ekonomi
|
Pengembangan
lembaga-lemabaga ekonomi baru
|
Aset-aset Lokasi
|
Keunggulan komparatif
didasarkan pada aset fisik
|
Keunggulan kompetitif
didasarkan pada kualitas lingkungan
|
Sumberdaya
pengetahuan
|
Ketersediaan Angkat
kerja
|
Pengetahuan sebagai
pembangkit ekonomi
|
2.4. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Daerah
Perencanaan pembangunan ekonomi
daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan
sumberdaya publik yang tersedia didaerah tersebut dan untuk memperbaiki
kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara
bertanggung jawab.
Pembangunan ekonomi yang efisien
membutuhkan secara seimbang perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan
sumber daya publik dan sektor swasta : petani, pengusaha kecil, koperasi,
pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses
perencanaan.
Ada tiga impilikasi pokok dari
perencanaan pembangunan ekonomi daerah:
I.
perencanan pembangunan ekonomi daerah yang realistik
memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional
dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar
antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
II.
sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum
tentu baik untuk daerah dan sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik
secara nasional.
III.
Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan
daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya
sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat.
Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat
tersebut.Oleh karena itu perencanaan darah yang efektif harus bisa membedakan
apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan
sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan
mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah
karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan.
Strategi pembangunan ekonomi di masa
lalu telah mengubah struktur ekonomi secara mengesankan dan mencapai tingkat
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun, perubahan struktur ekonomi ini
hanya terjadi pada level nasional, sedangkan pada level daerah secara agregat
relatif stagnan, terutama daerah-daerah di laur pulau Jawa. Ini berarti bahwa
peranan dan partisipasi daerah dalam pembangunan ekonomi nasional belum
optimal.
Untuk
meningkatkan peranan dan partisipasi daerah dalam pembangunan ekonomi nasional,
tidak ada cara lain selain daripada membangun perekonomian daerah dengan
menerapkan Strategi Agroindustri Berorientasi Ekspor di seluruh wilayah
Indonesia.
Pemerintah
pusat perlu memberikan dukungan secara serius dengan menerapkan Strategi
Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis. Hal ini menuntut adanya penataan ulang
kelembagaan yang ada saat ini, yang salah satu diantaranya adalah reorganisasi
Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, dan Departemen Kelautan dan
Perikanan menjadi Departemen Agribisnis Pertanian, Departemen Agribisnis
Kehutanan, dan Departemen Agribisnis Kelautan dan Perikanan. Jika Strategi
Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis berjalan dengan baik, maka seluruh daerah
akan memberikan konstribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional, mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah, mengurangi pengangguran,
serta mengurangi tingkat kemiskinan.
2.5. Tahap-Tahap
Perencanaan Pembangunan Daerah
Menurut Blakely
(1989), ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi
daerah yaitu:
TAHAP
|
KEGIATAN
|
I
|
Pengumpulan
dan Analisis Data
Ø
Penentuan Basis Ekonomi
Ø
Analisis Struktur Tenaga Kerja
Ø
Evaluasi Kebutuhan Tenaga Kerja
Ø
Analisis Peluang dan Kendala Pembangunan
Ø
Analisis Kapasitas Kelembagaan
|
II
|
Pemilihan
Strategi Pembangunan Daerah
Ø
Penentuan Tujuan dna Kriteria
Ø
Penentuan Kemungkinan-kemungkinan Tindakan
Ø
Penyusunan Strategi
|
III
|
Pemilihan
Proyek-proyek Pembangunan
Ø
Identifikasi Proyek
Ø
Penilaian Viabilitas Proyek
|
IV
|
Pembuatan
Rencana Tindakan
Ø
Prapenilaian Hasil Proyek
Ø
Pengembangan Input Proyek
Ø
Penentuan Alternatif Sumber Pembiayaan
Ø
Identifikasi Struktur Proyek
|
V
|
Penentuan
Rincian Proyek
Ø
Pelaksanaan Studi Kelayakan Secara Rinci
Ø
Penyiapan Rencana Usaha (Busisness Plan)
Ø
Pengemabangan, Monitoring dan Pengevaluasian Program
|
2.6.Pemerintah Daerah
Dalam Proses Pembangunan Ekonomi Daerah
Ada
4 peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi
daerah yaitu :
1.
Entrepreneur
Pemerintah
daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis seperti BUMD yan
harus dikelola lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.
2.
Koordinator
Untuk
menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan
didaerahnya. Dalam peranya sebagia koordinator, pemerintah daerah bisa juga
melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam
penyusunan sasaran-sa\saran konsistensi pembangunan daerah dengan nasional
(pusat) dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang
maksimum daripadanya.
3.
Fasilitator
Pemerintah
daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan didaerahnya,
hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta
pengaturan penetapan daerah (zoning) yang lebih baik.
4.
Stimulator
Pemerintah
daerah dapat menstumulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui
tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan
untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap
berada di daerah tersebut.
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
I.
Pembangunan ekonomi masa lalu telah menimbulkan
kesenjangan ekonomi antar daerah semakin melebar. Konsentrasi industrialisasi
di beberapa daerah di pulau Jawa ternyata tidak mampu menarik/menghela (driven)
ekonomi daerah-daerah lain (sebagai periphery) ke arah yang lebih maju. .
Bahkan membuat kesenjanganekonomi antar daerah semakin melebar.
II.
peribahan struktur ekonomi nasional pada masa lalu
tidak mengakar pada perekonomian daerah,terutama daerah luar-luar jawa.Ini
berarti bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sebagai buah dari perubahan struktur
ekonomi nasional tidak dikontribusikan secara optimal oleh
perekonomian daerah.
III.
Untuk meningkatkan peranan daerah terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional perlu ikhtiar yang sungguh-sungguh dan
sistimatis melalui penerapan strategi agroindustri berorientasi ekspor
ditingkat daerah dan strategi promosi ekspor berbasis agrobisnis ditingkat
pusat.
IV.
Untuk mendukung keberlangsungan
strategi promosi ekspor berbasis agrobisnis
diperlukan adanya reorganisasi pada departemen
teknis, yakni
mengintegrgrasikan subsistem-subsistem agribisnis
kedalam devartemenrt yang relevan.
3.2. Saran
Dalam penyusunan makalah ini,
penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu ditambah dan
diperbaiki. Untuk itu penulis mengharapkan inspirasi dari para
pembaca dalam hal membantu menyempurkan makalah ini. Untuk terakhir kalinya
penulis berharap agar dengan hadirnya makalah ini akan memberikan sebuah
perubahan khususnya dunia pendidikan.
SUMBER REFERENSI
sobatbaru.blogspot.com
junaidichaniago.wordpress.com
No comments:
Post a Comment